Salah satunya dengan mengimplementasikan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Hal itu ditegaskannya usai melakukan kunjungan ke Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
“Salah satu tugas dari Mendagri itu adalah melakukan Pembinaan Pembangunan, artinya ada dana yang cukup besar ditransfer ke daerah, itu harus tepat sasaran, di antaranya harus menyinkronkan antara visi-misi Bapak Presiden dengan kebutuhan khas masyarakat pembangunan lokal.
“Jadi yang ingin kita sampaikan kewenangan salah satu tugas dari Mendagri adalah untuk meyakinkan, memberi pembinaan agar program di daerah sinkron dengan Pemerintah Pusat. Kita juga sisir, jangan sampai hanya ‘sent’ berarti jangan hanya buat program, tapi harus ‘delivered’ dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
“Cara melihatnya apakah lebih banyak belanja pegawai, barang, atau modal. Kalau belanja pegawai dan barang yang banyak, berarti itu lebih banyak kepentingan pegawainya, yang diterima dan digunakan masyarakat kecil. Sebaliknya, kalau belanja modalnya besar itu yang bagus, tapi kita harus lihat lagi belanja modal itu betul-betul yang menyentuh masyarakat atau sekadar pengadaan,” terangnya.
Untuk itu, ia akan melakukan evaluasi terkait dana yang digunakan pemerintah daerah, termasuk penyerapan anggarannya.
Tim pensil @infokabinetID (sumber info: puspen kemendagri).
Editor : TB
