Hal tersebut ditemukan ketikan media ini melakuka investigasi dan menemui sejumlah Kepala Sekolah SMP, SD, TK dan PAUD baik sekolah Negeri maupun Swasta di Kota Kupang, yang anak didiknya menerima bantuan pakaian seragam secara gratis tersebut, Rabu (06/11/2019).
Dari hasil wawancara wartawan media ini dengan sejumlah Kepala Sekolah, diperoleh data bahwa semula antara bulan April sampai Juni 2019, seluruh Kepala Sekolah diperintahkan oleh Dinas agar mendata seluruh nama siswa-siswi yang ada pada sekolahnya, termasuk ukuran baju, celana dan rok lalu di kirim ke Dinas Pendidikan Kota Kupang untuk diberikan pakaian seragam sekolah secara gratis.
Kemudian setelah nama-nama siswa diserahkan oleh pihak Sekolah, dari Dinas sendiri tidak pernah mengirim satu pihakpun baik mewakili dinas atau rekanan didampingin penjahit, datang ke sekolah untuk melakukan pengukuran terhadap siswa calon penerima pakaian seragam untuk mengetahui ukuran yang pasti terhdap seragam yang akan diberikan kepada siswa tersebut.
Fakta yang menarik adalah karena pelaksanaan pengadaan pakaian seragam ini tidak melalui suatu proses perencanaan, akibatnya sampai sekarang masih kedapatan sejumlah seragam yang merupakan bagian dari seragam hibah Pemkot yang diterima sekolah masih menumpuk di ruang sekolah penerima, karena ukuran terlalu sesak (kecil) dan ada juga yang terlalu kebesaran.
Dari hasil wawancara menurut keterangan pihak sekolah bahwa pakaian tersebut ada yang tidak pas dan pihak sekolah tidak tau mau dibawa kemana.
"Menurut penjelasan dari beberapa Kepala Sekolah yang ditemui media ini, mengungkapkan kekesalannya bahwa pemberian hibah pakaian seragam ini kepada siswa sebetulnya tidak terlalu penting, dan itu akan terbuang dengan sia sia atau mubazir," kata salah satu Kepsek yang tidak mau ditulis namanya.
Lanjut dikatakan Kepsek tersebut, Seharusnya yang perlu diperhatikan adalah dukungan pembiayaan untuk kegiatan belajar, sebab kalau anak-anak diberikan pakaian seragam maka ini namanya pemborosan, karena rata rata siswa-siswi yang ada di sekolah kami, orang tua mereka masih mampu, kalau hanya beli pakaian seragam semacam ini.
Sementara terpisah, menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Kupang, Ishak Koroh, S.Pd ketika ditemui mengatakan bahwa sebetulnya perhatian pimpinan fokus kepada alokasi anggaran untuk pemenuhan peralatan UNBK, seperti server dan komputer. Itu yang kami sedang butuhkan di sekolah, karena saat ini sulit sekolah memenuhi kebutuhan peralatan tersebut.
"Sekarang saja kami sedang pinjam leptop dari orang tua murid untuk penuhi kebutuhan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan kalau rusak bagaimana? Kami juga pusing. Siswa yang orang tuanya mampu disekolah ini jumlahnya diatas lima puluh persen jadi kalau hanya beli pakaian, mereka sangat mampu, ” jelas Koroh.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Giovani Kupang, Kornelis Seran Nahak., S.Pd., M.Hum, Bahwa Jumlah siswa yang ada di SMP Giovani ini diatas dua ratus orang akan tetapi saat pembagian, kami hanya menerima Sembilan puluh lebih. dan anak-anak merasa lucu dengan mutu pakaian ini. Anak-anak bilang pakaian milik Giovani sendiri masih lebih bagus dibanding Pakaian pemberian Pemkot.
Lebih lanjut dikatakan, selain SMP Giovani ada juga sepuluh SMP swasta lainnya dan beberapa di bawah yayasan Keuskupan Kupang, seperti SMP Adisucipto di Penfui, SMP Santo Yosep Naikoten, SMP Santa Tresia Asumta, SMP Angkasa Penfui, yang mereka terima tidak sesuai dengan data siswa yang diberikan oleh sekolah.
Perlu diketahui bahwa Pemkot mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp. 6.132.289.940 dengan rincian jumlah penerima SMP sebanyak 54, jumlah SD sebanyak 143, dan jumlah TK serta PAUD sebanyak 112 sehingga total keseluruhan penerima 58.459 siswa. (red/Yl)
