Hal ini diungkapkan oleh salah satu perwakilan masyarakat sekaligus Ketua RW 05, Arnold Buan, kepada media di Manulai II, Jumat (15/11/2019).
Arnold mengkatan bahwa warga masyarakat di sini sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) sangat mendukung penuh rencana pemerintah Provinsi NTT untuk membangun Rumah Sakit UPT Pusat. Namun kami sangat keberatan untuk direlokasi atau dipindahkan sebab lokasi tempat tinggal kami jauh dengan lokasi tempat yang akan di bangun Rumah Sakit UPT Pusat.
"Jujur bahwa lokasi rumah kami diluar dari obyek sengketa. dan dalam obyek sengketa yang mau di bangun Rumah Sakit kondisi tanah saat ini sementara kosong. tapi kami mau dipindahkan. rumah kami kan tidak menghalangi atau menggangu proyek itu, " ungkap Arnold Buan.
Ia melanjutkan, rencana pembangunan Rumah Sakit UPT Pusat itu diatas tanah pemprov NTT seluas 20 hektare dan katanya di butuhkan hanya 18 hektare, masih sisa 2 hektare dan tanah tersebut sementara kosong tapi malah rumah kami mau di gusur yang notabene di luar dari obyek tanah tersebut.
Bukti kepemilikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 424K/Pdt/2018, tanggal 24 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht) antara Samuel Penun Cs (Penggugat) melawan Pemprov NTT (Tergugat).
Dalam proses yang disengketakan 20 hektare. Namun pemprov memiliki atau menguasai 55 hektare. Dan 20 hektare itu termasuk didalam 55 hektare itu.
"Jadi tidak ada alasan bagi ke 25 KK ini untuk berkeras mempertahankan, karena tanah itu memang tanah milik pemprov," kata Haning.
Lebih lanjut dikatakan Jacub, Ada kebijakan dari pemprov untuk 2 hektare sisa dari 18 hektare itu kita ukur untuk dibagikan kepada mereka yang terkena dampak tersebut namun ketika dalam proses rapat untuk penarikan lot, ada selisih paham akhirnya terpaksa kita tunda lagi.
Sementara Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing, M.Si belum berhasil di konfirmasi hingga berita ini di publikasikan. (Tim)
