KOTA KUPANG, TBO - Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru, kepala sekolah bersertifikasi dan pengawas sekolah tidak sesuai, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Kupang, Auplonia Dethan., S.Pd, M.Pd beserta Ketua Bidang Penegakan Kode Etik Advokasi Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi, Riksyam Sandy, S.Pd., bersama beberapa perwakilan guru menemui Penjabat Walikota Kupang George M. Hadjo, S.H Pada Jumat (23/9).
"Selaku ketua PGRI Kota Kupang kami berinisiatif menemui Penjabat Walikota karena adanya surat yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tentang informasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Guru, Kepala Sekolah Bersertifikasi dan Pengawas Sekolah sebesar Rp. 600.000 sedangkan menurut Perwali Tertanggal 13 Juni 2022 No 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa TPP Guru Bersertifikasi sebesar Rp. 1.350.000", ungkap Auplonia Dethan dalam rilisnya via WhatsApp kepada media ini Sabtu, (24/9).
Dikatakan Nia Dethan (Sapaan Auplonia Dethan - Red) kemaslahatan dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas (kerterkaitan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai Kota Kupang yang diskriminatif, mencederai dan jauh dari asas keadilan).
"Dengan demikian guru-guru yang bersertifikasi merasa sangat dirugikan, diskriminatif dan tidak menunjukkan asas keadilan", ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut disambut baik oleh Penjabat Walikota Kupang. Dan George M Hadjo, S.H menyatakan akan mengkaji kembali Perda dan Perwali Kota Kupang bersama pihak pihak terkait pada pemerintah Kota Kupang.
"Penjabat Walikota juga berjanji dalam waktu dekat akan mengundang pengurus PGRI sebagai Organisasi Independen yang mewadahi aspirasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kota Kupang untuk pembahasan lebih lanjut tentang hasil kajian tersebut. Sehingga ke depan hal - hal yang menyangkut dengan hak dan kemaslahatan Guru tidak merugikan para pencerdas anak bangsa yang ada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur", kata Nia Dethan.
Ketua PGRI Kota Kupang juga meminta agar dalam program strategis pemerintah guru juga di beri peran aktif dan kesejahteraan dan kemaslahatan Guru Kota Kupang menjadi skala prioritas sebagaimana yang pernah di gaungkan pada rapat perdana perkenalan Penjabat Walikota Kota Kupang memberi contoh bahwa guru adalah orang pertama yang di tanyakan pada saat selesai perang Hiroshima dan Nagasaki (berapa Orang Guru yang tersisa).
Penjabat Walikota Kupang berjanji akan selalu menghadirkan PGRI dalam setiap rapat koordinasi program pembangunan pemerintah Kota Kupang terlebih yang berkaitan pendidikan dan bersinergi dalam membangun Kota Kupang yang lebih baik.
Dipenghujung pertemuan tersebut, Penjabat Walikota juga menyatakan bahwa guru adalah orang cerdas, pribadi hebat dan sangat di butuhkan dalam pembangunan pendidikan di wilayah ini.
"Penjabat Walikota juga meminta agar dinas pendidikan harus selalu membangun komunikasi demi guru - guru hebat yang ada di Kota Kupang. Pertemuan tersebut di tutup dengan doa yang dipimpin oleh Penjabat Walikota Kupang", Pungkas Perempuan berdarah Rote Ndao ini yang selalu membela kaum Guru di Kota Kupang. @Oscar
#GuruBangkit
#GuruSejahtera
#HidupGuru
#HidupPGRI
#SolidaritasYes
