KUPANG, TBO - Kementerian Koperasi melalui Deputi bidang Usaha Kecil dan Menengah bersama Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Penguatan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bertempat di On The Rock Hotel, Jl. Timor Raya No.2 Kelapa Lima, Kota Kupang Kamis (17/11).
Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Penguatan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di buka langsung oleh kepala dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sylvia R. Peku Djawang., S.P, M.M didampingi oleh Asdap pengembangan kawasan rantai pasok yang diwakili oleh Kabid pengembangan rantai pasok, Edy Harian., S.E, M.Si serta Kabid pemberdayaan koperasi dan UKM provinsi NTT, Ady Mandala., M.Si.
Kabid pengembangan rantai pasok, Edy Harian., S.E, M.Si dalam sambutannya mengatakan, Peran pemerintah pusat sangat memberi perhatian terhadap pelaku UKM karena UKM sangat mendominasi penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia.
"Jujur bahwa peranan UKM saat ini mampu menstabilkan perekonomian nasional dan perhatian pemerintah juga sangat signifikan untuk UKM. Terbukti banyak karpet merah untuk UKM melalui sektor pembiayaan yang mudah di akses seperti KUR dan lainnya," ungkap Edy.
Dikatakan Edy bahwa provinsi NTT merupakan salah satu provinsi penghasil sapi terbanyak dan terbaik maka di harapkan agar UKM atau Koperasi yang bergerak di sektor peternakan sapi maka jangan menjual sapi hidup ke daerah lain karena keuntungannya sangat kecil akan tetapi sebaiknya dibuat olahan atau turunan dari sapi seperti se'i, dendeng, sosis dan lainnya itu jauh lebih untung.
Sementara Kadis Diskopnakertrans provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang., S.P, M.M dalam sambutannya mengatakan, diskusi terfokus atau terarah yakni bagaimana mengembangkan UKM dari hulu ke hilir. Berbicara terkait rantai pasok maka kuncinya adalah kita harus bersinergi antara satu terhadap yang lain.
"Kalau kita bisa bersinergi maka kita berada pada satu pemahaman yang sama atau frekuensi yang sama. untuk itu maka di level kami dinas koperasi tidak ada kata gagal," ungkap Sylvia.
Lanjut Sylvia, pemerintah berharap masyarakat, UKM dan koperasi yang ada di desa Sumlili Kabupaten Kupang lebih fokus pada pengembangan UKM yang ada sebab di Sumlili menjadi lokus dari projek pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sementara di bangun.
"Saya berharap proyek ini secepatnya selesai dan bisa beroperasi dengan baik sehingga manfaat yang diperoleh sangat besar bagi masyarakat," ujarnya.
Peku Djawang juga berharap kepada KSU Letodae yang merupakan salah satu koperasi yang ditunjuk oleh kementerian untuk mengelola RPH di Desa Sumlili ketika Factory Sharing ini berjalan untuk membangun sinergitas dengan koperasi - koperasi pengangga sebab ditakutkan ketika projek ini mulai bergerak dari hulu namun tidak ada bahan baku (sapi) yang siap untuk dipotong.
Lebih lanjut dikatakan, peran pemerintah provinsi salah satunya adalah bagaimana mengupayakan agar projek ini jangan berpindah ke tempat lain.
"Karena ini urusannya terkait sapi, tentu berkaitan dengan bagaimana produksi sapi bisa menghasilkan produk yang baik untuk siap diolah. Harapan saya ketika selesai diskusi terfokus ini dapat diimplementasikan," ujar Sylvia.
Dalam diskusi terfokus itu menghadirkan dua orang narasumber yakni Dr. Rollan E. Fanggidae dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang dan Nyongki Manufoe, Direktur PT Se'i Opa Rote. Serta turut mengikuti diskusi kepala Desa Sumlili, UKM dari Sumlili, KSU Letodae dan Dinas Koperasi provinsi NTT. @Oscar
