_Penulis : Sarifuddin_
PALOPO, TBO - Setelah Pemilihan Presiden yang digelar pada Februari lalu, publik ramai membahas pro dan kontra terkait dengan komposisi Kabinet Prabowo Subianto yang dinilai bakal menjadi "gemuk". Tantangan demi tantangan menghadang Presiden Prabowo, salah satunya adalah bagaimana merealisasikan komitmen politik yang diumbar dalam susunan kabinet tersebut.
Dengan 48 kementerian, jumlah yang meningkat jauh dari 34 kementerian pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Prabowo mesti mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang minim untuk memelihara susunan kabinetnya. Beberapa kementerian bahkan memiliki dua atau tiga wakil menteri sekaligus, sehingga masalah logistik menjadi perhatian khusus.
Tak hanya itu, pembengkakan lembaga ini juga menjadi perhatian tersendiri terkait representasi perempuan dalam pemerintahan. Terlepas dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan persentase partisipasi perempuan dalam politik, kenyataannya, hanya ada lima menteri perempuan yang terpilih. Apakah hal ini mencerminkan pengabaian akan hak-hak perempuan dalam pemerintahan?
Selain masalah kuantitas, kualitas dari susunan kabinet ini juga memunculkan tanda tanya. Banyak nama baru yang asing dan wacana politik belumlah jelas, seperti penunjukkan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri dan Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan. Belum ada penggalan visi dan tindakan konkret yang diumumkan untuk wilayah kerja mereka.
Tak hanya itu, hadirnya sejumlah sosok aktivis 1998 dalam susunan kabinet, seperti Nezar Patria, Mugiyanto hingga Fahri Hamzah, memberikan warna tersendiri bagi Pemerintahan Prabowo. Meski demikian, belum ada konfirmasi pasti apakah hal ini akan memberikan harapan bagi korban pelanggaran HAM di masa lalu.
Keterwakilan OKP dalam susunan kabinet menjadi sinyal keberlanjutan kabinet era Jokowi. Dengan 17 menteri dari kabinet sebelumnya yang kembali memperkuat pemerintahan Prabowo, tentunya banyak yang mempertanyakan apakah ini merupakan simbol dari keberlanjutan proyek oligarki kekuasaan, atau justru langkah maju untuk mewujudkan aspirasi rakyat melalui politik kebhinekaan.
Meski banyak perdebatan, satu hal yang pasti adalah kita harus menyambut masa depan dengan optimisme dan harapan pada agenda-agenda positif yang diusung oleh susunan kabinet ini.
Sistem yang kekinian dan terus beradaptasi dengan kebutuhan rakyatnya akan menjadi kunci keberhasilan Presiden Prabowo dalam mewujudkan tujuan politiknya di masa-masa mendatang. Jika itu dilakukan, maka harapan kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan, dan kemajuan seyogyanya dapat diwujudkan dari susunan kabinet ini. (Syarif/red)
_Penulis adalah masyarakat kecil yang terpencil dari Kota Palopo, provinsi Sulawesi Selatan_
